Jakarta, 11 Juli 2025 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi mengumumkan penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional mulai tahun ajaran 2025/2026. Keputusan ini diambil setelah uji coba kurikulum tersebut di lebih dari 140.000 satuan pendidikan selama tiga tahun terakhir dinilai berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran.
Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi guru serta peserta didik dalam proses belajar-mengajar. “Kurikulum Merdeka memberikan ruang untuk inovasi pembelajaran dan fokus pada penguatan karakter serta kompetensi siswa,” ujar Nadiem dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/7).
Beberapa perubahan utama dalam Kurikulum Merdeka antara lain adalah penghapusan kelompok mata pelajaran wajib, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta penyesuaian sistem penilaian yang lebih menekankan pada proses dan capaian kompetensi.
Sekolah yang sebelumnya masih menggunakan Kurikulum 2013 kini diwajibkan melakukan transisi ke Kurikulum Merdeka secara bertahap. Pemerintah akan menyediakan pelatihan guru, buku teks digital, serta platform pendukung seperti Merdeka Mengajar.
Reaksi dari kalangan pendidik beragam. Sebagian guru menyambut baik kebijakan ini karena memberikan ruang kreativitas dalam mengajar. Namun, ada pula yang menyatakan masih membutuhkan waktu untuk adaptasi. “Kami mendukung, tapi harapannya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah lebih intensif,” kata Ratna Dewi, guru SMP di Yogyakarta.
Kemendikbudristek menargetkan seluruh sekolah di Indonesia sudah sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka paling lambat pada tahun 2027.
Leave a Reply